Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Public Relation (PR) dikenal sebagai salah satu sektor strategis dalam membangun komunikasi, branding, dan asumsi/persepsi masyarakat. Humas bukan hanya bergerak di dunia personal dan privat seperti sektor swasta, tetapi juga di perusahaan publik dan pemerintah sebagai perwakilan negara. Di dunia ini, citra menjadi kata kunci penting. Citra menjadi salah satu pondasi humas yang berkesinambungan dan bukan sekadar hal yang monumental.
Citra adalah persepsi yang relatif konsisten dalam jangka panjang (enduring perception). Artinya, tidak mudah untuk membentuk citra. Bila sudah terbentuk, citra tersebut (entah baik atau buruk) akan sulit untuk mengubahnya. Menurut Rhenald Kasali, citra adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan. Pemahaman itu sendiri muncul dari berbagai sumber, salah satunya melalui opini publik, yakni opini sekelompok orang dalam segmen publik. Setiap orang dapat memiliki citra yang berbeda terhadap obyek yang sama.
Sekarang bayangkan citra itu dilekatkan ke pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Tantangan pembangunan citra semakin kompleks jika penerima layanan berasal dari berbagai latar belakang dengan jangkauan yang semakin luas. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi, yang tentu saja bukan sekadar melayani Warga Negara Indonesia, tetapi juga Warga Negara Asing yang akan datang ke atau pergi dari Indonesia.
Strategi Membangun Citra Direktorat Jenderal Imigrasi
Direktorat Jenderal Imigrasi menyadari bahwa untuk dapat memenangkan atensi publik pada era digital, konten yang dirancang haruslah tepat dan relevan untuk audiens mereka. Di titik inilah, Tim Humas Imigrasi dituntut untuk senantiasa menggali ide kreatif dengan cara memahami keinginan publik yang akan dituju.
Namun demikian, ide yang kreatif saja tidaklah cukup. Standardisasi layanan juga diperlukan sebagai bentuk nyata kehadiran negara di mana pun akses layanan itu berada. Terlebih, Imigrasi memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di titik-titik perbatasan negara Indonesia yang begitu luas.
Oleh karena itu, sejak Tahun 2019, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mempersiapkan strategi khusus bagi organisasi dalam menghadapi era disrupsi, melalui penguatan tugas dan fungsi kehumasan secara masif yang bernama “Kopdar Humas Imigrasi”. Kopdar Humas Imigrasi membawa banyak hasil positif yang konkret, antara lain, peningkatan kemampuan komunikasi dan kehumasan, serta pertukaran informasi dan pengalaman diantara Tim Humas Imigrasi dari berbagai UPT.
Selain itu, Kopdar Humas Imigrasi juga menciptakan ajang penghargaan tahunan bagi Humas berprestasi yaitu “Anugerah Humas Imigrasi Indonesia (AHII)” yang diadakan sejak Tahun 2022, serta tersusunnya Pedoman Pengelolaan Media Sosial Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020, 2021 dan terakhir 2025.
Berdampak dan Memberikan Kebermanfaatan
Pedoman Pengelolaan Media Sosial Direktorat Jenderal Imigrasi pun memberikan dampak positif dalam optimalisasi konten yang dibuat oleh Tim Humas Imigrasi seluruh Indonesia. Media Sosial Direktorat Jenderal Imigrasi dan UPT Imigrasi seluruh Indonesia, khususnya Instagram dan TikTok, menjelma menjadi kanal informasi kepada publik yang efektif, efisien, cepat dan luas. Media sosial bukan sekadar membangun citra positif terkait Imigrasi, tetapi juga telah sepenuhnya dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan keimigrasian, program, layanan publik, dan pengumuman penting lainnya, dengan konsep yang menghibur tapi membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
Kebermanfaatan bagi masyarakat juga terlihat jelas dalam konten-konten terbaru terkait SDUWHV (Surat Dukungan Work and Holiday Visa) Australia 2025, antusiasme masyarakat sangat tinggi, terbukti dari salah satu video reels yang mencapai 1,7 juta viewers. SDUWHV adalah dokumen resmi dari pemerintah Indonesia yang diperlukan, sebagai salah satu syarat untuk mengajukan Work and Holiday Visa (WHV) ke Australia, yang pengajuannya dilakukan melalui Direktorat Jenderal Imigrasi Indonesia.
Menurut penulis, pembangunan citra positif Imigrasi Indonesia, sebagai salah satu instansi pemerintah, sudah berada dalam track yang benar dan berjalan lurus dengan kebermanfaatan bagi masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pengelolaan Media Sosial di lingkungan satuan kerja Imigrasi diseluruh Indonesia, juga telah dilaksanakan dengan strategi komunikasi yang tepat dengan empat indikator utama, yaitu
- Edukasi: Memfasilitasi penyebaran informasi dan kebijakan keimigrasian, sehingga dapat membantu masyarakat memperoleh kemudahan informasi terkait keimigrasian yang tepat dan akurat;
- Partisipasi: Memfasilitasi terjadinya interaksi dan umpan balik antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai instansi pemerintah, dengan masyarakat meliputi survei, konsultasi publik, diskusi, forum dan kolaborasi;
- Kolaborasi: Memperkuat kerja sama dan membangun sinergi dengan berbagai pihak, di antaranya masyarakat umum, organisasi, komunitas, media, key opinion leader, influencer, maupun instansi terkait; serta
- Manajemen citra dan reputasi: Membentuk citra positif Direktorat Jenderal Imigrasi dan Satuan Kerja Imigrasi di seluruh Indonesia.
Tidak Asyik Sendiri dan Berbuah Prestasi
Pembangunan citra positif Imigrasi Indonesia sebenarnya menunjukkan sebuah upaya yang tidak asyik sendiri karena memang relevan dengan kebutuhan publik sekaligus relevan dengan tugas dan fungsi pelayanan. Hal ini terbukti dengan berbagai torehan prestasi yang diperoleh Imigrasi Indonesia dalam bidang kehumasan.
Tahun ini saja, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil memperoleh Platinum Winner Public Relation Indonesia Award 2025 di sektor Kementerian dan Lembaga Negara. Di ajang yang sama, Direktorat Jenderal Imigrasi juga memperoleh empat penghargaan lainnnya, yaitu Gold dan Silver Winner untuk kategori kanal digital subkategori Media Sosial, Gold Winner untuk kategori kanal digital subkategori website ,serta Gold Winner untuk kategori owned media subkategori majalah internal.
Penghargaan itu menunjukkan Direktorat Jenderal Imigrasi bukan hanya berhasil mencapai proyeksi Humas melalui pembangunan citra yang positif, tetapi juga dapat menjadi standar dan inspirasi dalam mengelola seluruh kanal pemberian informasi dan layanan kepada publik. Penulis berharap Imigrasi Indonesia dapat tetap menjaga konsistensi pengelolaan media sosialnya dan semakin meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga reputasi organisasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat melalui komunikasi yang efektif dan efisien.
Opini ditulis oleh Agus Supriyanto. Ia kini berprofesi sebagai Analis Keimigrasian Ahli Pertama di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
