Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi sekadar soal hukum atau kejahatan terorganisir (organized crime). Ia telah menjelma menjadi luka sosial, tragedi kemanusiaan yang terus membayang, memakan korban dari waktu ke waktu. Hal yang paling menyayat dalam TPPO adalah banyak dari mereka justru diberangkatkan lewat jalur yang tampak sah di atas kertas: paspor resmi, tiket pesawat, visa kunjungan, dan dokumen pendukung lainnya. Namun, di balik dokumen yang tampak “beres” itu, tersimpan maksud busuk yang hendak memperdagangkan tubuh dan tenaga manusia demi keuntungan sepihak.
Sebagai petugas Imigrasi, saya tak asing dengan wajah-wajah yang tampak ragu ketika melewati pemeriksaan. Ada yang gugup, menjawab seadanya, tidak tahu hendak menginap di mana, atau tidak mampu menjelaskan dengan jelas apa yang akan mereka lakukan di negara tujuan. Mereka datang dengan senyum, tapi sorot matanya memancarkan kebingungan. Saat itulah, nurani saya bicara, ada yang tidak beres.
Di lapangan, kami belajar bahwa kelengkapan dokumen tidak selalu mencerminkan kelayakan niat perjalanan. Banyak dari mereka yang telah “dibimbing” oleh sindikat untuk bisa lolos pemeriksaan Imigrasi. Mereka diajari menjawab, diberi uang saku, bahkan dipinjamkan identitas. Semuanya tampak normal, hingga satu-dua pertanyaan memantik keraguan. Di titik inilah kepekaan petugas diuji, bukan hanya lewat kemampuan administrasi, tapi melalui empati dan kejelian membaca gelagat.
Beberapa waktu lalu, Satgas Penegakan Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dipimpin Bareskrim Polri berhasil membongkar sembilan kasus TPPO di Kalimantan Utara. Sebanyak 82 calon pekerja migran yang hendak diselundupkan ke Malaysia diselamatkan. Mereka diminta membayar antara Rp4,5 juta hingga Rp7,5 juta hanya untuk dijanjikan mimpi kosong. Banyak yang bahkan tak punya dokumen sah, tetapi tetap nekat karena terdesak kebutuhan.
Tak berhenti di situ. Pemerintah juga berhasil memulangkan ratusan WNI dari Myanmar korban sindikat penipuan daring berskala internasional. Mereka disekap, dipaksa bekerja dalam tekanan, bahkan diancam akan diambil organ tubuhnya jika tidak memenuhi target. Ini bukan kisah film fiksi. Ini nyata. Ini terjadi pada warga negara kita, yang semestinya kita jaga bersama.
Peran Imigrasi kini berada di simpang jalan yang menentukan. Tidak lagi sekadar sebagai penjaga pintu keluar-masuk negara, melainkan menjadi bagian penting dari sistem perlindungan WNI. Terlebih, setelah kini berada di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sudah saatnya paradigma kerja kita ikut berubah. Imigrasi harus menjadi garda depan yang tidak hanya tegas secara hukum, tapi juga peka secara nurani.
Langkah pencegahan TPPO sudah mulai dilakukan dari hulu, yakni saat pengajuan paspor. Di sinilah petugas harus piawai membaca indikasi: apakah pemohon benar-benar tahu tujuan perjalanannya? Apakah ada konsistensi dalam jawaban dan dokumen? Terkadang, ketidaksesuaian kecil menjadi petunjuk besar. Petugas tidak boleh hanya menjadi pemroses berkas, tapi juga penjaga martabat.
Di hilir, di bandara dan pelabuhan, dan pos lintas batas tugas menjadi makin kompleks. Di satu sisi, lalu lintas manusia harus lancar. Di sisi lain, kita tak boleh lalai menyaring. Perjalanan yang tampaknya biasa saja bisa menyembunyikan niat jahat. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan tidak bisa lagi kaku. Pemeriksaan harus dilandasi rasa hormat terhadap hak asasi, pendekatan yang humanis, dan komunikasi yang baik. Oleh karena itu, walaupun sekarang hampir di seluruh bandara dan pelabuhan besar mempunyai mesin Autogate, kami tetap melakukan pelayanan manual kepada para pemegang paspor WNI yang ingin ke luar negeri—meski tidak seluruhnya, Di titik inilah, para petugas Imigrasi menyaring mana WNI yang bisa melewati Autogate, mana yang harus diarahkan ke konter pemeriksaan manual sehingga bisa diperdalam terkait tujuan dan maksud keberangkatannya.
Namun, Imigrasi tak bisa berjalan sendiri. Sinergi adalah kunci. Kolaborasi dengan BP2MI, Kepolisian, Kementerian Luar Negeri, hingga organisasi masyarakat sipil mutlak diperlukan. Kita perlu duduk bersama, menyusun sistem deteksi dini, berbagi informasi intelijen, dan menyusun langkah perlindungan dari hulu hingga hilir.
Salah satu solusi konkret yang dapat diwujudkan adalah membangun sistem data terpadu lintas lembaga. Dengan sistem ini, pola-pola rekrutmen ilegal bisa diidentifikasi lebih awal. Selain itu, kampanye penyadaran publik di daerah-daerah kantong PMI juga harus digencarkan. Edukasi bukan hanya soal informasi, tetapi juga soal membangun daya tolak terhadap bujuk rayu para perekrut.
Imigrasi juga bisa menempatkan unit intelijen lapangan di wilayah rawan rekrutmen untuk mendukung upaya pencegahan bersama aparat daerah. Bahkan, dalam jangka panjang, pelibatan generasi muda dan lembaga pendidikan dalam memahami bahaya TPPO bisa menjadi investasi sosial yang berharga.
Bagi kami sebagai petugas di garis depan, menjaga warga negara bukan hanya soal prosedur. Ini tentang rasa tanggung jawab. Ini tentang tidak membiarkan siapa pun terlepas dari perlindungan negara hanya karena mereka tak tahu atau tak mampu melindungi diri.
Paspor bukan sekadar selembar buku kecil berisi identitas. Ia adalah janji negara untuk menjaga, mendampingi, dan melindungi. Jangan sampai paspor menjadi tiket menuju eksploitasi. Biarlah Imigrasi berdiri sebagai alarm dini, bukan sekadar gerbang tanpa nurani.
Karena pada akhirnya, pekerjaan kami sebagai petugas Imigrasi bukan hanya tentang siapa yang boleh pergi atau tinggal. Tapi tentang siapa yang bisa pulang dengan selamat dan utuh sebagai manusia.
Opini ditulis oleh Riyan Samutra. Penulis adalah Analis Keimigrasian Muda di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pernah bertugas di Imigrasi Batam dan Imigrasi Ngurah Rai, ia menggabungkan pengalaman lapangan dengan ketertarikannya pada isu-isu mobilitas manusia dan perbatasan. Sebelum bergabung dengan dunia pemerintahan, ia sempat berkarier sebagai jurnalis di CNN Indonesia yang kerap mengangkat isu-isu perbatasan, mobilitas global, dan perlindungan warga negara.
Disclaimer: Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
