Jakarta – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) kembali menunjukkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Prestasi tersebut terwujud dalam penghargaan yang diterima oleh Kemenimipas terkait dengan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jumat (3/10).
Pada momen tersebut, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan tahun 2024 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat tersebut merupakan capaian ke-16 kali berturut-turut serta menjadi penutup cemerlang Kemenkumham sebelum bertransformasi menjadi satu kementerian koordinator dan tiga kementerian, termasuk Kemenimipas.
Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenimipas, Yan Sultra Indrajaya, menjelaskan bahwa capaian tersebut merupakan modal yang cukup besar bagi keberlanjutan integritas Kemenimipas. Ia menambahkan bahwa capaian yang diraih oleh Kemenkumham ini merupakan pondasi kokoh bagi Kemenimipas dalam berbenah dan bertransformasi.
“Capaian yang diraih Kemenkumham ini merupakan baseline dari Kemenimipas untuk melanjutkan tata kelola keuangan yang berkualitas di tahun berikutnya. Kemenimipas sudah memiliki modal awal yang kuat dengan track record WTP 16 kali berturut-turut,” tegas Irjen Kemenimipas.
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi positif kepada Kemenimipas. Meskipun tercatat sebagai kementerian baru, kinerja tata kelola keuangan Kemenimipas telah menunjukan tren positif. Terhimpun dari 1.222 rekomendasi hasil pemeriksaan, Kemenimipas mampu tuntaskan penyelesaian tindak lanjut hingga 92,16%. Angka tersebut merupakan wujud komitmen Kemenimipas dalam memastikan akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas pengelolaan anggaran publik.
Meskipun demikian, tantangan ke depan yang dihadapi oleh negara semakin meningkat. Nyoman Adhi Suryadnyana, dalam paparannya menjelaskan bahwa risiko penduduk terkena tindak pidana dan jumlah tindak pidana menunjukkan kecenderungan yang meningkat.
”Berdasarkan data BPS, tercatat bahwa pada Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) terdapat tren pelonjakan, di antaranya pada indikator Risiko Penduduk Terkena Tindak Pidana dan Indikator Jumlah Tindak Pidana. Dari tahun 2021 sampai 2023 setiap tahun jumlahnya meningkat,” ujar Nyoman.
Hasil pemeriksaan BPK ini semakin menegaskan peran signifikan Kemenimipas dalam koridor prioritas nasional pada program penegakan serta pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan. Kemenimipas pun akan memperkuat komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
