Tojo Una-Una, – Dalam upaya memperkuat pengawasan keimigrasian di wilayah kepulauan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tengah menggelar Operasi Intelijen Pengawasan Orang Asing sekaligus sosialisasi penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) di Kabupaten Tojo Una-Una, Rabu (28/5). Kegiatan ini mencerminkan komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan terhadap aktivitas Warga Negara Asing (WNA), khususnya di kawasan wisata seperti Kepulauan Togean yang menjadi magnet kunjungan asing.
Dalam pelaksanaannya, tim Imigrasi menjalin kerja sama erat dengan berbagai instansi, antara lain Koramil 1307-05/Ratolindo dan Polres Tojo Una-Una. Dukungan dari pihak TNI dan Polri dinilai sangat penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selain itu, melalui koordinasi dengan instansi tersebut, tim berhasil mengidentifikasi isu sosial yang muncul akibat aktivitas WNA, seperti keluhan masyarakat terkait pembatasan akses oleh turis asing di wilayah publik.
“Koordinasi lintas sektor sangat penting dalam mendeteksi potensi gangguan ketertiban akibat aktivitas WNA. Selain pengawasan administratif, kami juga perlu responsif terhadap dinamika sosial di lapangan,” ungkap Gusti Darmudin, Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Kepatuhan Internal Imigrasi Sulteng.
Selain koordinasi, tim juga melakukan sosialisasi APOA kepada pengelola penginapan di Ampana, termasuk Penginapan MD dan Penginapan Ampana. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pelaporan keberadaan WNA secara digital sebagai bentuk modernisasi sistem pengawasan keimigrasian.
Para pengelola menunjukkan antusiasme dan kesediaan untuk menerapkan APOA dalam operasional mereka, meskipun beberapa kendala teknis seperti jaringan internet terbatas masih menjadi tantangan. Ke depan, Imigrasi Sulteng merencanakan tindak lanjut berupa pelatihan teknis lanjutan dan penguatan Forum TIMPORA di tingkat kabupaten dan kecamatan sebagai wadah koordinasi terpadu antarinstansi.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi langkah preventif dalam pengawasan orang asing, tetapi juga memperkuat sinergi pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah perbatasan wisata.
